HADAPI COVID-19, KAMMI NILAI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TIDAK SOLUTIF

Menyikapi surat edaran Bupati, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Karawang menilai Pemerintah Kabupaten Karawang tidak solutif menangani Covid-19.

Setelah turunnya beberapa surat edaran terkait himbauan kepada lembaga pendidikan, penyedia jasa pariwisata untuk menghentikan, mengganti atau menutup sementara aktivitas kegiatan selama menghindari perluasan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karawang,
masyarakat mulai mengurangi kagiatan yang dilakukan di luar rumah. Akibatnya, beberapa tempat seperti sekolah-sekolah, tempat rekreasi, bahkan taman bermain sepi karena dialihkan atau ditutup sementara.

Selain itu, merebaknya wabah Covid-19 berdampak pada lumpuhnya beberapa aktivitas ekonomi mikro maupun makro, tidak terekecuali para pedagang kecil yang sehari-hari berjualan di tengah aktivitas masyarakat.

Ditutupnya beberapa tempat wisata, diliburkannya kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, disterilkannya beberapa tempat dari kerumunan masyarakat, membuat para pedagang dan pengusaha kecil harus kehilangan penghasilannya.

Ketua Umum PD KAMMI Karawang Ahmad Nopian menyebut pemerintah dzolim jika abai terhadap rakyatnya.

“Pemerintah selaku pemangku kebijakan, pemegang amanat rakyat harus hadir memberikan solusi terkait nasib rakyat, bukan sekedar memberi himbauan, Jangan hanya terfokus pada penertiban masyarakat, penghentian aktivitas beberapa lembaga, jasa pariwisata saja, mereka para pedagang dan pengusaha kecil yang kena dampaknya, mereka memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya di rumah, kalo tidak berdagang mau kasih makan apa keluarganya”, pungkasnya.

KAMMI berharap Pemerintah harus memberikan jaminan hidup, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya sampai kondisi normal kembali. Kami khawatir, bukan virus yang mematikan masyarakat, tetapi pemerintah yang dzolim membiarkan masyarakat mati kelaparan. (Karawang, 29 Maret 2020)